Permasalahan di perbatasan Indonesia-Malaysia daerah Kalimantan Barat hingga saat ini memprihatinkan yang mencakup infrastruktur pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan social, namun kondisi seperti ini tidak memicu pemerintah untuk fokus pada permasalahan tersebut. Kesenjangan wilayah antara kawasan perbatasan dengan negara jiran dan dengan kawasan lain di kalimantan, karena tingkat perkembangan ekonomi (pendapatan, nilai tukar komoditas) dalam perdagangan dan perekonomian kurang di perhatikan oleh pemerintah sehingga masyarakat sekitar lebih berorientasi perekonomi menuju sarawak dengan alasan transportasi lebih dekat dan tukaran nilai mata uang (ringgit) Malaysia lebih besar.
Aksesibilitas rendah terhadap sistem kota di sekitarnya ( remote area ) sementara akses ke kawasan negara tetangga lebih baik, ini yang menyebabkan permasalahan banyak hasil alam yang di jual langsung ke Malaysia lebih efektif dan efesien. Pemerintah membangun perindustrian kurang memperhatiakan keutuhan dan pemanfaatan hasil alam untuk perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah juga kurang memperhatikan masyarakat perbatasan pada tingkat pemenfaatan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat perbatasan menjadi TKI ke Malaysia.
Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam pendidikan, kesehatan, transportasi menjadi keluhan masyarakat perbatasan. Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang banyak terabaikan, itu menyebabkan kualitas pendidikan di daerah perbatasan memprihatinkan dilihat dari minimnya ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan minimnya pendidikan di daerah perbatasan menyebabkan sumber daya manusia Indonesia di perbatasan sangat terbelakang. Mereka sangat terbelakang karena memang tidak dikelola, pendidikan menjadi suatu aspek pembangunan sumber daya manusia yang harus di perhatikan pemerintah sehingga masyarakat perbatasan dapat membangun daerah mereka secara mandiri dengan teknologi yang ada saat ini. Di sisi lain, petugas yang menjaga di perbatasan dalam hal ini polisi tidak digaji khusus, Sementara guru-guru tidak ada perhatian khusus, akibatnya wajib belajar 9 tahun yang di terapkan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Kesehatan, pertahanan dan transportasi menjadi hal yang harus diperhatikan karena perbatasan merupakan serambi (berhadapan langsung) antara Indonesia dan Malaysia yang menjadi cermin keberhasilan pembangunan suatu Negara.
